Hati-hati Barang Eks. Import yang Tidak Dilengkapi Dokumen Dianggap Barang Ilegal

Hati-hati Barang Eks. Import yang Tidak Dilengkapi Dokumen Dianggap Barang Ilegal

Di era globalisasi seperti sekarang ini, kegiatan impor ekspor rasanya tidak bisa ditinggalkan oleh setiap negara di dunia. Kegiatan impor ekspor berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing negara, baik sumber daya manusia ataupun sumber daya alamnya. Perbedaan karakteristik setiap negara inilah yang membuat kita saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan negara.

Kegiatan ekspor impor memiliki peran penting dalam pertimbuhan ekonomi negara, begitu juga bagi negara kita Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Indonesia termasuk negara yang aktif dalam perdagangan internasional, baik impor ataupun ekspor agar sumber daya alam bisa dimanfaatkan dengan lebih maksimal.

Inovasi Pemerintah terhadap Perizinan Kegiatan Ekspor Impor

Untuk berpartisipasi dalam perdagangan internasional, pemerintah Indonesia telah melakukan banyak inovasi mengenai peraturan atau perizinannya. Selama ini, peraturan kegiatan ekspor impor dianggap memiliki birokrasi cukup panjang. Hal ini seringkali menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan ekspor impor.

Untuk bisa mengatur kegiatan keluar masuknya barang di suatu negara, tentunya harus ada aturan-aturan yang diberlakukan. Indonesia memiliki Kementrian Perdagangan yang mengurus kegiatan ekspor impor. Baru-baru ini, Kementrian menyederhanakan peraturan mengenai perizinan ekspor impor agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan Indonesia tidak kalah dengan negara-negara lainnya.

Kebijakan deregulasi yang diambil pemerintah Indonesia, yaitu berupa penyederhanaan perizinan, pemangkasan peraturan, penghilangan pemeriksaan yang tidak perlu dan pengurangan persyaratan yang kurang relevan. Deregulasi ini diterapkan hingga ke tingkat daerah. Sebelumnya, ada 53 peraturan yang mengganggu kelancaran ekspor hingga 2.278 jenis barang. Sementara untuk kegiatan impor, ada 79 peraturan yang menghambat, hingga 11.534 jenis barang.

Perbaikan pada peraturan rasanya tidak akan berpengaruh jika tidak dibarengi dengan koordinator yang tepat. Oleh karena itu, Kementrian dan Lembaga Pemerintahan yang terkait harus saling berkoordinasi untuk melakukan perbaikan diri dan melakukan pengawasan di lapangan. Apabila hal ini tidak dilaksanakan, justru dapat berdampak buruk pada keberlangsungan kegiatan ekspor impor.

Hingga saat ini, kemendag sudah berhasil menyelesaikan 25 peraturan dengan memangkas 45 jenis perizinan yang sebelumnya bersifat tumpang tindih. Hal ini dapat mengurangi beban birokrasi yang harus dilewati pebisnis, mengingat banyaknya pebisnis yang melakukan kegiatan ekspor impor. Sebelumnya, dibutuhkan waktu lima hari kerja untuk pengurusan perizinan, tapi sekarang bisa selesai dalam waktu tiga hari kerja sehingga lebih efektif.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 123 th. 2015, Kemendag telah meresmikan peluncuran perizinan secara online menggunakan tanda tangan digital. Kemajuan teknologi digital yang digunakan adalah situs Inatrade dalam kerangka Indonesia National Single Window (INSW). Tagline yang diusung adalah “Cepat, Praktis, Tinggal Klik”.

Penggunaan teknologi online ini memberikan kemudahan bagi para pelaku bisnis dalam mengurus izin di Kemendag. Proses yang berlangsung juga lebih baik, transparan, tertib dan bisa dipertanggungjawabkan. Diharapkan, dunia binis lebih bersaing dan tumbuh dalam iklim perdagangan yang makin sehat dan adil dengan menjaga etika berbisnis yang taat peraturan.

Meskipun Kemendag telah menyediakan sistem online, tapi tetap tersedia fasilitas konsultasi di berbagai lokasi bagi pemohon yang ingin bertanya mengenai permohonan perizinan ekspor dan impor. Anda bisa datang langsung di Gedung Direktorat Metrologi Bandung dan Kantor Pusat Kemendag Jakarta.

Prosedur Ekspor Impor yang Harus Anda Ketahui

Peraturan tentan kegiatan ekspor impor termuat dalam Undang-Undang No. 7 th. 2015. perdagangan ini diatur dalam dua peraturan teknis, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan No. 48 th. 2015 tentang Ketentuan Umum Impor dan Permendag No. 13 th. 2012 tentang Ketentuan Umum Ekspor. Setelah itu, persyaratan dan prosedur ekspor impor diatur dalam Permendag untuk tiap komoditas.

Jika Anda ingin melakukan bisnis yang berkaitan dengan ekspor impor, Anda harus memiliki pengetahuan dan pemahaman terlebih dahulu mengenai prosedur ekspor dan impor, seperti selalu update peraturan dari pemerintah mengenai kegiatan ini. Anda harus memahami aturan-aturan yang diterapkan, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan internasional, shipping, kepabeanan hingga perbankan.

Apabila Anda tidak memahami hal tersebut, bagaimana Anda bisa menjalankan bisnis perdagangan internasional karena setiap perdagangan yang melibatkan negara lain pastinya membutuhkan peraturan ekspor dan impor. Tanpa adanya pengetahuan tentang perdagangan internasional ini, bisnis Anda bisa terhambat dan justru kerugian yang akan didapatkan.

Secara garis besar, Anda harus memperhatikan tiga poin penting berikut ini:
Dokumen yang berkaitan dengan legalitas perusahaan.
Tingkat pemahaman mengenai regulasi pada masing-masing Kementerian atau Lembaga pemerintahan terkait dengan komoditas dagang.
Perizinan.

Mengenal Lebih dalam Kegiatan Ekspor

Kegiatan mengeluarkan barang dari wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah perairan, darat dan udara serta tempat-tempat tertentu pada zona ekonomi eksklusif sebagai Daerah Pabean disebut Ekspor. Selain itu, ada juga landas kontinen yang di dalamnya terdapat Undang-Undang No. 10 th. 1995 mengenai Kepabeanan.

Perorangan atau perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor ini disebut sebagai eksportir. Biasanya, ekspor dilakukan oleh perusahaan berbentuk badan hukum yang sudah memperoleh izin dari Kementerian Perdagangan sesuai dengan prosedur yang ada. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan ekspor ini, yaitu:

Syarat kegiatan ekspor

Pada umumnya, syarat untuk kegiayan ekspor wajib mempunyai surat izin yang disebut sebagai dokumen perusahaan. Dokumen ini berisi pernyataan legalitas perusahaan yang memperbolehkan eksportir melakukan kegiatan ini. Berikut beberapa dokumen yang harus Anda miliki sebagai eksportir:

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

Eksportir yang memenuhi persyaratan dan terdaftar di Menteri Perindustrian dan Perdagangan, yaitu Direktur Jenderal Perdagangan International dapat melakukan ekspor untuk barang khusus atau barang yang diatur ekspornya.
NIK (Nomor Identitas Kepabeanan) merupakan nomor identitas yang diberikan kepada pribadi oleh DJBC untuk pelaku usaha yang sudah mendaftarkan diri untuk bisa mengakses atau berhubungan dengan sistem kepabeanan melalui teknologi informasi maupun secara manual. Pelaku usaha ini bisa perusahaan pengangkut, PPJK, importir dan eksportir sehingga wajib memiliki NIK sebelum melakukan kegiatan ini.

Pembayaran ekspor

Anda bisa melakukan pembayaran kegiatan ekspor dengan Letter of Credit (L/C) atau dengan metode pembayaran lainnya sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan eksportir, seperti halnya bank transfer.

Kelompok Mata Dagangan Ekspor

Eksportir yang sudah terdaftar dan mendapatkan pengakuan dari Menperindag dapat melakukan ekspor barang yang sudah diatur tata niaga, milsanya Kopi. Sedangkan untuk eksportir yang mendapat persetujuan dari Menperindag atau hasil rekomendasi instansi teknis terkait bisa melakukan ekspor barang yang diawasi, musalnya beras, kedelai, biji karet, peung terigu dan lainnya.

Selain itu, pengusaha ekspor juga harus tahu barang apa saja yang dilarang untuk diekspor, seperti kulit mentah, induk udang, ikan hias, biji kapok dan lainnya. Sedangkan untuk barang yang bebas ekspor adalah komoditas pertanian di luar dari barang-barang yang telah dijelaskan.

Pajak Ekspor

Sebelum melakukan ekspor, seorang eskportir harus mengerti pajak yang akan dikenakan. Pajak tersebut harus dilunasi sebelum barang yang akan diekspor berangkat. Perhitungan pajak ekspor berdasarkan Harga patokan Ekspor (HPE). Menteri Perdagangan telah menetapkan harga yang berlaku selama satu periode tertentu. Eksportir dapat melakukan pembayaran melalui Bank Devisa atau Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

Komoditas yang terkena pajak ekspor

Berikut ini adalah beberapa komoditas yang terkena pajak ekspor sehingga harus Anda lunasi terlebih dahulu sebelum pengiriman dilakukan, yaitu:

Kelapa sawit

Kayu (bahan kayu serpih, veneer, dan kayu olahan)

Rotan (rotan asalan, rotan sudah dipoles halus, kulit rotan, hati rotan)

Kulit (kulit mentah/ pickled dan kulit jangat dari kerbau, sapi, biri-biri dan juga kulit disamak/ wet blue dari kerbau, kambing, biri-biri dan sapi)

HS Code/ Harmonized System Code

Kode HS berguna untuk memilih komoditas secara lebih spesifik agar eksportir terhindar dari pemilihan komoditas yang diperjualbelikan. Terdapat 9 digit pada sistem kode yang harus diperhatikan oleh seorang eksportir. Kode ini nantinya akan dijadikan patokan bagi bea cukai atau pajak impor di negara yang dituju.

Pelanggaran ekspor

Peraturan yang telah ada harus ditaati dan dilakukan oleh eksportir agar tidak terkena masalah. Apabila eksportir melanggar ketentuan yang sudah ada, mereka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenal Lebih Dalam Kegiatan Impor

Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean Indonesia. Orang/ Lembaga/ Badan Usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan yang melakukan kegiatan impor disebut sebagai importir. Kegiatan usaha perdagangan impor ini hanya bisa dilakukan oleh perusahaan berbadan hukum dan memiliki syarat utamanya yang berupa Angka Pengenal Impor (API).

Jasa import resmi Jakarta yang terpercaya pastinya telah memiliki API dan beberapa keperluan yang bisa membantu kita dalam melakukan impor. Sebelum melakukan kegiatan impor, Anda harus memahami beberapa hal yang perlu di perhatikan, yaitu:

API (Angka Pengenal Impor) sebagai tanda pengenal importir

Untuk bisa mendapatkan API, Anda bisa mendaftarkan diri secara online melalui situs kemendag. Selain itu, Anda bisa melakukan registrasi secara langsung kepada BKPM atau Kepala instansi Penyelenggara Pelayanan terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal atau bisa juga melalui jasa pengiriman.

Dalam hal ini, Anda perlu mengenal 2 jenis API, yaitu:

API-U (Angka Pengenal Importir Umum). Pemegang API-U diperbolehkan untuk mengimpor semua jenis barang kecuali yang sudah diatur dalam tata niaga impornya dan barang yang dilarang impornya.

API-P (Angka Pengenal Importir Produsen). Pemegang jenis API ini hanya diperbolehkan mengimpor bahan baku dan barang modal untuk keperluan proses produksi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah memiliki pabrik.

Pembayaran Impor dan HS Code

Untuk kegiatan impor, metode pembayaran dan penjelasan tentang HS Code sama dengan kegiatan ekspor.

Pajak Impor

Pada umumnya, pajak impor dikenal dengan BM (Bea Masuk) dan PDRI (Pajak dalam rangka Impor). Pajak ini dihitung berdasarkan Nilai Pabean atau Nilai Transaksi. Banyak pihak yang telah mengetahui dasar perhitungan pajak dan nilai pajak yang dikenakan terhadap barang yang hendak diimpor. Hal ini dikarenakan perdagangan internasional terus berkembang sehingga banyak pihak yang melakukan kegiatan ekspor impor.

alt text

Jenis barang larangan, bebas impor dan pembatasan di Indonesia

Importir harus mengetahui klasifikasi barang-barang yang akan diimpor, apakah termasuk dalam barang larangan, bebas impor atau pembatasan di Indonesia. Selain itu, barang yang diimpor haruslah dalam kondisi baru atau tidak bekas. Meki demikian, ada peraturan yang menerapkan bahwa dalam kondisi tertentu ada barang tidak baru yang boleh diimpor.

Barang impor dikategorikan menjadi 3, yaitu barang dibatasi impor, barang bebas impor dan barang dilarang impor. Jenis dan ketentuan barang yang dilarang atau masuk dalam kategori pembatasan perizinan impor sudah dicantumkan dan dijelaskan dalam UU Pabean No. 17 tahun 2006.

Pelanggaran impor

Prinsip kerjanya hampir sama dengan eksportir dimana importir yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi, seperti pengembalian barang impor ke negara asal, pencabutan izin API atau memasukkan barang impor yang tak bertuan yang nantinya akan dihancurkan sesuai batas waktu yang sudah ditentukan.

Proses Customs Clearance dengan Shipping Dokumen

Customes clearance atau proses pengeluaran barang di bea cukai biasanya hampir sama antara kegiatan ekspor ataupun impor. Namun, peraturan masing-masing negara tetap memengaruhi persyaratan dokumen yang harus dipenuhi. Misalnya di negara Indonesia yang membutuhkan surat registrasi dan referensi dari BPOM untuk impor obat-obatan atau makanan. Umumnya, dokumen yang harus dimiliki dalam proses ini antara lain:

Bill of Lading (untuk pengiriman melalui laut)

Invoice/ packing list

Airway bill (untuk pengiriman melalui udara)

COO (Certificate of Origin)

Fumigation Certificate

Insurance certificate (optional)

PEB (untuk ekspor)

PIB (untuk impor)

Dokumen lain yang terkait sesuai dengan komoditas dan aturan tiap negara.
Dokumen-dokumen tersebut harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor impor agar tidak terjadi masalah yang tak diinginkan. Peraturan kegiatan ekspor impor terbilang sangat ketat sehingga Anda harus memahami dan memastikan banyak hal sebelum akhirnya melakukan kegiatan ini, baik untuk keperluan pribadi ataupun untuk usaha Anda.

Apa yang Terjadi Ketika Dokumen Tidak Lengkap?

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kegiatan ekspor impor telah memiliki peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh siapa saja yang melakukan kegiatan ini. Salah satunya adalah dalam pemenuhan dokumen sebagai syarat yang harus dilakukan. Dalam setiap proses ekspor ataupun impor, Anda harus memenuhi persyaratan dengan lengkap dan sesuai aturan yang berlaku.

Apabila barang yang Anda ekspor atau impor tidak memenuhi persyaratan dokumen yang harus ada, bisa jadi barang Anda akan dianggap sebagai barang yang ilegal. Padahal, Anda sudah membayar pajak, tapi karena ada beberapa dokumen yang mungkin tidak bisa Anda tunjukkan atau bahkan hilang, maka barang Anda akan dianggap sebagai barang ilegal yang tidak membayar pajak.

Apabila kondisi ini diketahui oleh pihak terkait, bisa jadi Anda tidak akan mendapatkan barang tersebut karena barang akan ditahan. Lebih parahnya, barang akan dihancurkan karena termasuk dalam barang yang tak bertuan akibat ada dokumen yang kurang lengkap. Oleh karena itu, Anda harus memastikan bahwa setiap dokumen penting telah Anda simpan dengan baik.

Selain itu, pemahaman tentang kegiatan eskpor impor sangat diperlukan agar kita bisa menghindari hal-hal yang menimbulkan masalah nantinya. Kegiatan ekspor impor akan terasa lebih mudah jika Anda menggunakan Jasa Import Resmi Jakarta.
新聞 Hati-hati Barang Eks. Import yang Tidak Dilengkapi Dokumen Dianggap Barang Ilegal

Latest 新聞

Langkah Tegas Bea Cukai Mengatasi PenyelundupanLangkah Tegas Bea Cukai Mengatasi Penyelundupan
Tindak pidana penyelundupan akan dipenjara selama maksimal 10 tahun ditambah denda sampai 5 miliar rupiah.
Penyelundupan Barang yang Semakin Marak di Indonesia
Kasus penyelundupan kian hari kian bertambah dan ada berbagai jenis barang yang diselundupkan.
Penertiban Impor Borongan Oleh Ditjen BC
Pemerintah mulai untuk melakukan penertiban import boronga yang marak dilakukan.
Logo Kirimanku
Alamat Kami
Jl. Sunter Pulo Kecil Blok A3 No. 4, Rt. 02 Rw. 10, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14360
Social Media
Copyright © 2021 - PT Triyasa Cipta Multimoda.,
Jasa Pembuatan Website by IKT