Cara Menghitung Pajak Import

Cara Menghitung Pajak Import

Bisnis impor merupakan salah satu bisnis yang mampu memberikan keuntungan yang besar bagi Anda. Akan tetapi, untuk menjadi pengusaha importir, seperti Forwarding Jakarta bukanlah hal yang mudah karena Anda memerlukan modal yang besar pula. Mengapa? Hal ini dikarenakan Anda harus memiliki stok barang yang cukup banyak guna memulai dan mengembangkan bisnis tersebut.

Sebagai pengusaha yang bergerak di bidang transaksi impor ini, Anda tentu perlu mengetahui kewajiban perpajakan berupa PPN impor. Oleh karena itu, sebagai wajib pajak, Anda tentu harus mengetahui bagaimana cara menghitung PPN impor sehingga Anda dapat menuntaskan kewajiban PPN Anda. Berikut ini merupakan panduan cara menentukan nilai impor serta cara menghitungnya sesuai tarif PPN 10%.

Pengertian Impor dan PPN

Impor merupakan suatu proses memasukan Barang Kena Pajak (BKP) dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Sebagai contohnya PT ABC yang mengimpor kendaraan roda empat (mobil) dari pabrikannya di Jepang. Jadi, kegiatan impor atau proses pemasukan barang ini melibatkan bea cukai dari kedua negara yaitu negara yang mengirim maupun negara yang menerima barang.

Jadi, secara keseluruhan kegiatan impor ini sangat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu pajak serta kuotanya. Mekanisme pemungutan dan pelaporan pajak atas impor sendiri terbilang sederhana. Importir tinggal langsung membayar PPN impor dan Bea Masuk ke Ditjen Bea Cukai melalui aplikasi billing bea cukai.

Pajak Pertambahan Nilai atau lebih akrab disingkat PPN merupakan salah satu dari sekian jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini merupakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). PPN sendiri merupakan jenis pajak tidak langsung yang memiliki arti bahwa pihak yang dikenakan kewajiban PPN tidak harus pihak yang menanggung beban pajaknya.

Hal ini dikarenakan seperti yang telah Anda ketahui bahwa beban PPN ditanggung oleh konsumen akhir. Meskipun demikian, yang dikenakan sebagai pemungutnya adalah pihak-pihak yang berada dalam jalur distribusi sebelum barang atau jasa tersebut sampai pada konsumen. PPN dan PPh sendiri merupakan penyumbang penerimaan terbesar bagi APBN Negara Anda Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hampir sebagian besar jenis barang yang Anda konsumsi sehari-hari telah mengandung unsur PPN sebesar 10% dari harga jual. Prinsip penting yang perlu diketahui dalam PPN ini adalah bahwa PPN dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di dalam negeri.

Dengan prinsip ini, maka barang yang dijual ke luar negeri harus dilakukan pengeluaran PPN sehingga biasanya banyak eksportir yang mengajukan restitusi PPN oleh karenannya. Dengan prinsip ini pula, setiap barang atau jasa yang masuk ke dalam negeri tetap harus dikenakan PPN. Jadi, apabila Anda akan mengimpor barang, maka oleh pihak bea cukai akan mengawasi pembayaran PPN Anda.

Siapakah yang Berkewajiban untuk Memungut PPN Ini?

Ditjen Bea Cukai sendiri bertugas untuk memastikan importir telah membayar PPN dalam kegiatan impornya. Apabila penjualan barang atau jasa dilakukan di dalam negeri, maka ditunjuk pengusaha, baik pengusaha tersebut merupakan suatu badan maupun perorangan, sebagai pemungut PPN sewaktu melakukan transaksi penjualan.
Pengusaha yang ditunjuk ini selanjutnya akan disebut Pengusaha Kena Pajak atau lebih akrab dengan singkatan PKP. Meskipun demikian, tidak semua pengusaha ini diwajibkan menjadi PKP karena terdapat batasan sebagai pengusaha kecil yang mana apabila pengusaha tersebut memiki omzet di bawah batasan maka pengusaha tersebut tidak diwajibkan menjadi PKP.

PPN yang dipungut dari pembeli bagi para penjual akan disebut sebagai PPN Keluaran atau output tax. Sementara itu, bagi para pembeli, PPN yang dibayarkan kepada penjual akan disebut sebagai PPN masukan atau input tax.

Sewaktu PKP memungut PPN dari konsumennya, maka PKP perlu membuat bukti pemungutan PPN yang disebut Faktur Pajak. Selanjutnya, pada setiap akhir bulan PKP akan melakukan perhitungkan mengenai berapa PPN Keluaran yang kemudian dibandingkan dengan PPN Masukannya.

Apabila PPN Keluaran lebih besar, maka selisihnya harus disetorkan ke kas Negara paling lambat pertengahan bulan berikutnya pada tanggal 15. Akan tetapi, jika terjadi sebaliknya yang mana PPN Masukannya yang lebih besar, maka kelebihan bayar PPN ini bisa dikompensasikan dengan bulan berikutnya atau dapat pula untuk melakukan pengembalian atau restitusi.

Sarana untuk melakukan perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran ini dinamakan SPT Masa PPN yang memiliki kode formulir 1107. Pelaporan SPT Masa PPN paling lambat dilakukan tiap tanggal 20 pada bulan berikutnya.

Pihak yang Terlibat dalam Kegiatan Transaksi Impor

Transaksi impor dan ekspor memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi dengan banyaknya pihak yang terkait serta adanya peraturan antarkedua negara yang harus diketahui. Berikut ini merupakan pihak-pihak yang terlibat atas transaksi impor adalah:

Eksportir merupakan pihak yang melakukan kegiatan ekspor yaitu mengeluarkan barang ke luar daerah pabean, baik barang yang diproduksi sendiri maupun diambil dari produsen.

Importir merupakan pihak yang melakukan impor yaitu membeli barang dari luar pabean.

Bank atau lembaga keuangan lainnya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang menawarkan jasa pembiayaan, pembayaran, penjaminan LC, financial advisor dan penagihan.

Stevedooring merupakan perusahaan yang menyelenggarakan jasa bongkar muat barang dari dermaga ke atas kapal atau sebaliknya.

Cargodoring merupakan perusahaan yang menawarkan jasa pemindahan barang dari dermaga ke gudang pelabuhan atau sebaliknya.

Ware Housing merupakan pihak yang menawarkan jasa penyediaan tempat penyimpanan barang sementara sebelum diteruskan ke kapal atau ke tempat tujuan.

Maskapai Pelayaran atau Penerbangan merupakan suatu perusahaan yang menyelenggarakan jasa penyewaan ruang kapal baik kapal barang maupun kapal penumpang.

Maskapai Asuransi Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penutupan resiko kerugian atau penjamin resiko.

Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) atau disebut pula Freight Forwarding merupakan pihak yang menjembatani eksportir dengan pelayaran dalam hal pengangkutan dan dokumentasi ekspor.

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).

Bea Cukai atau Custom merupakan badan yang bertugas melakukan pengawasan atas arus barang ekspor dan impor serta memastikan bahwa eksportir dan importir telah memenuhi semua kewajiban yang salah satunya mencakup kelengkapan dokumen dan pembayaran pungutan.

Surveyor merupakan lembaga survey yang dibutuhkan apabila terdapat pada persyaratan.

Departemen Pemerintahan Terkait seperti Deperindag, Kadin, Depkes/Bpom, BKPM, Dirjen Pajak/KPKN serta Dirjen-dirjen di bawah DepKeu, Deptan/Karantina, Dephub, dan lain sebagainya dalam pembuatan Certificate of origin serta legalisasi dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan.

Yang terakhir adalah Badan Sertifikasi Lainnya.

Beberapa pihak-pihak yang disebutkan di atas dalam kegiatan impor pada umumnya adalah pihak-pihak yang telibat dengan kegiatan impor itu sendiri. Akan tetapi, pihak-pihak tersebut bergantung dari keperluan transaksi karena ada beberapa pihak-pihak yang tidak langsung terlibat dalam proses impor tersebut.

PPN yang Dibebaskan dari Impor

Perlu diketahui bahwa tidak semua barang yang dibeli maupun dijual dikenakan PPN dan PPN yang dibebaskan atas impor itu sendiri tidak dapat dikreditkan. Hal ini telah diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK/2003. Keputusan tersebut mengatur mengenai Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu.

Barang yang dikenakan Pajak Tertentu antara lain:

Senjata beserta amunisi; alat angkutan yang mencakup alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat; kendaraan beserta suku cadangnya yang mencakup kendaraan lapis baja, kendaraan patroli dan kendaraan angkutan khusus lainnya.

Komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Departemen Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN).

Buku-buku pelajaran umum, Andab suci dan buku-buku pelajaran agama.

Kapal beserta suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang mencakup kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan dan kapal tongkang.

Pesawat udara beserta suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan.

Kereta api beserta suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana.

Komponen atau bahan yang akan digunakan untuk pembuatan kereta api maupun suku cadangnya serta peralatan yang digunakan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia yang lebih dikenal dengan PT KAI.

Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Departemen Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional.

Rumah yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah mencakup rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya.

Jasa Kena Pajak Tertentu yang mencakup:

Jasa yang diterima baik oleh beberapa perusahaan mencakup Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan penangkapan ikan nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional. Selain itu, mencakup pula Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, yang meliputi Jasa persewaan kapal; Jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh; dan Jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal.

Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi Jasa persewaan pesawat udara dan Jasa perawatan atau reparasi pesawat udara.
Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT Kereta Api Indonesia atau lebih akrab disebut PT KAI.

Jasa yang diserahkan oleh Kontraktor untuk pemborongan bangunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf j dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah.

Jasa persewaan rumah yang mencakup rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana.

Jasa yang diterima oleh Departemen Pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional.

alt text

Tarif dari PPN Impor

Ketentuan tarif PPN impor yang ada di Indonesia telah diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Untuk tarif tunggal di daerah pabean atau impor atas BKP dan/atau JKP yaitu sebesar 10%. Sementara itu, berdasarkan pertimbangan perekonomian dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan di daerah pabean/impor atas BKP dan/atau JKP, tarifnya sebesar 5-15%.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Melakukan Perhitungan PPN Impor

Apabila Anda melakukan transaksi dengan perusahaan atau PKP yang berada di luar negeri, maka sebelum melakukan penghitungan besaran PPN impor yang terutang, ada baiknya Anda perlu memperhatikan terlebih dahulu adalah Nilai dari Pabean.

Nilai pabean dapat diperoleh berdasarkan tiga unsur. Yang pertama adalah Free On Board atau lebih dikenal sebagai FOB yang merupakan harga barang berdasarkan nilai transaksi dalam kondisi persaingan bebas. Nilai tersebut dapat Anda lihat pada bukti transaksi, invoice, dan lain sebagainya.

Apabila barang tersebut bukan dari transaksi jual beli, maka nilai barang tersebut akan ditetapkan oleh petugas bea cukai sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Ongkos kirim yang telah ditetapkan untuk melakukan pengiriman paket jika harga barang=free shipping, maka harga barang tersebut sudah termasuk ongkos kirim dengan Asuransi yang sebesar 0,5% x (harga barang + ongkos kirim).

Apabila FOB kurang dari USD 100, maka barang tersebut bebas bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Sementara itu , apabila FOB lebih besar dari USD 100, maka akan dikenakan pungutan impor dengan nilai pabean penuh atau lebih kerap disebut CIF sebagai dasar perhitungan.

Cara Menghitung Bea Masuk

Hal pertama yang harus Anda lakukan ketika menghitung bea masuk adalah mengkonversikan terlebih dahulu nilai pabean yang digunakan untuk penghitungan pungutan impor ke dalam mata uang Negara Republik Indonesia yaitu rupiah. Kurs resmi yang bisa Anda gunakan dapat Anda ketahui melalui web Bea Cukai atau kurs Kementerian Keuangan.

Tarif bea masuk sendiri adalah 7,5%, sedangkan, cara melakukan penghitungnya sendiri adalah dengan cara tarif BM 7,5% x nilai pabean. Misalnya, coffee maker dengan harga USD 101, ongkos kirimnya adalah USD 30 dengan Kurs 1 USD = Rp 14.688.
Oleh karena itum, nilai dari pabean = FOB + ongkos kirim + asuransi = USD 101 + USD 30 + 0,66 (0,5% x 131) = USD 131,66. Jadi, total nilai pabean ini kemudian dikonversikan ke rupiah menjadi Rp1.933.822,00. Bea masuk = 7,5% x Rp1.933.822 = Rp145.000 (selanjutnya dilakukan pembulatan dalam rupiah). Setelah Anda mengetahui besaran bea masuknya, maka kini saatnya Anda menghitung PPN impornya.

Cara Menghitung PPN Impor

Untuk menghitung PPN Impor sendiri, Anda perlu menggunakan rumusnya: Pajak = tarif pajak x nilai impor. Sementara itu, Nilai Impor = nilai pabean + bea masuk. Selanjutnya, tarif pajak pada umumnya, PPN 10% dan PPh 10% (jika Anda memiliki NPWP) dan 20% (jika Anda tidak memiliki NPWP).
Selanjutnya untuk cara menghitungnya adalah Nilai impor = Rp1.933.822 + Rp145.000 = Rp2.078.822. Kemudian, PPN = tarif PPN x nilai impor = 10% x Rp2.078.822 = Rp279.000. Baru setelah itu, PPh = tarif PPh (memiliki NPWP) x nilai impor = 10% x Rp2.078.822 = Rp279.000.

Terakhir, PPh = tarif PPh (tidak memiliki NPWP) x nilai impor = 20% x Rp2.078.822 = Rp416.000. Jadi, total pungutan impornya adalah Rp703.000 (memiliki NPWP) atau Rp840.000 (tidak memiliki NPWP).

Demikian informasi mengenai cara menghitung pajak impor yang berguna bagi Anda sebagai importir. Untuk lebih aman melakukan kegiatan impor, Anda bisa menggunakan jasa import resmi Jakarta.
Berita Cara Menghitung Pajak Import

Latest Berita

Langkah Tegas Bea Cukai Mengatasi PenyelundupanLangkah Tegas Bea Cukai Mengatasi Penyelundupan
Tindak pidana penyelundupan akan dipenjara selama maksimal 10 tahun ditambah denda sampai 5 miliar rupiah.
Penyelundupan Barang yang Semakin Marak di Indonesia
Kasus penyelundupan kian hari kian bertambah dan ada berbagai jenis barang yang diselundupkan.
Penertiban Impor Borongan Oleh Ditjen BC
Pemerintah mulai untuk melakukan penertiban import boronga yang marak dilakukan.
Logo Kirimanku
Alamat Kami
Jl. Sunter Pulo Kecil Blok A3 No. 4, Rt. 02 Rw. 10, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14360
Social Media
Copyright © 2021 - PT Triyasa Cipta Multimoda.,
Jasa Pembuatan Website by IKT