ACFTA(Asean-China Free Trade Agreement)

ACFTA(Asean-China Free Trade Agreement)

Tidak diragukan lagi kegiatan perdagangan lintas Negara sudah menjadi hal yang banyak dilakukan di era ini. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh para kepala Negara untuk mendorong kegiatan ini untuk meningkatkan devisa Negara dan membuat kegiatan perdagangan lintas Negara menjadi lebih efektif dan efisien.

Adanya ACFTA membuat pengusaha yang mengincar pasar di luar negeri harus mengubah strategi dalam pemasaran agar tidak kalah saing dengan Negara lain. Keberadaan Forwarding Jakarta pun sangat membantu proses impor agar lebih mudah di era ACFTA sekarang ini. Apa itu ACFTA dan apa saja dampaknya bagi perekonomian di Indonesia?

Sejarah Pembentukan ACFTA

Dalam membentuk ACFTA, anggota ASEAN dan China menandatangani ASEAN-China Comprehensive Economic Cooperation tepatnya pada 6 November 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Hal itu menandai awal pembentukan ACFTA. Persetujuan ini dilanjutkan dengan penandatanganan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and People’s Republic of China di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 November 2002.

Kemudian Protokol yang direvisi dan dirubah dari Framework Agreement ditandatangani pada 6 Oktober 2003 di Bali, Indonesia dan Protokol perubahan yang kedua dari Framework Agreement ditandatangani pada 8 Desember 2006. Menindaklanjuti ACFTA ini, Indonesia meratifikasi Framework Agreement ASEAN-China FTA melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 15 Juni 2004.

Setelah segala negosiasi telah tuntas, ACFTA pertama kali disahkan sejak penandatanganan Trade in Goods Agreement dan kesepakatan Dispute Settlement Mechanism 29 November 2004 lalu di Vientiene, Laos. Kemudian disusul oleh persetujuan Jasa yang akan diberikan ACFTA juga ditandatangani saat KTT ASEAN di Cebu, Filipina pada pertemuan ke-12, Januari 2007.

Persetujuan tersebut berlanjut dengan persetujuan Investasi ASEAN China yang ditandatangani pada saat pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN pada 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand ke-41.

alt text

Perdagangan Indonesia vs China

China dapat dikatakan menjadi negara yang sedang Berjaya, terutama dalam bidang perdagangan. Produk dari china merambah hampir ke seluruh dunia. Poin plus bagi produk China adalah harga produk yang murah. Pertumbuhan ekonomi China yang sangat pesat membuat China menjadi negara penting di Asia. Harga produk yang rendah dibanding Negara lainnya dikarenakan Negara China memiliki dukungan yang besar terhadap industri dalam negeri.

Negara China memberi kemudahan dalam pemberian pinjaman bank dengan bunga yang rendah. Hal ini dilakukan untuk mendorong lahirnya produk-produk agar dapat merambah negara-negara lain dengan harga relatif murah. Selain itu, Negara China memberi perhatian dan dukungan pada infrastruktur perdagangan bagi perluasan perdagangan dan memberi kemudahan pada pemberian izin usaha.

Kemudahan-kemudahan yang diterapkan Negara China tersebut hingga saat ini belum ditemui di Indonesia. Hal inilah yang menimbulkan kekhawatiran tersendiri atas dampak ACFTA di dalam negeri. Produk yang dihasilkan didalam negeri dinilai belum dapat bersaing dengan produk-produk dari China. Hal ini disebabkan oleh biaya produksi di dalam negeri yang masih tinggi dan menyebabkan harga jualnya menjadi lebih mahal daripada produk-produk China.

Dengan adanya penerapan ACFTA tentu akan menyebabkan perubahan pada perdagangan antara Indonesia, negara-negara ASEAN dan China. Jumlah Impor barang China ke Indonesia lebih besar daripada jumlah ekspor, sehingga terjadi defisit perdagangan. Tanpa adanya pemberlakuan ACFTA pun jumlah impor barang China ke Indonesia sudah cukup tinggi, diperparah dengan dihapuskannya tarif bea masuk barang China ke Indonesia, hal ini cukup mengkhawatirkan.

Indikator-indikator yang telah dipaparkan di atas menjelaskan alasan China lebih unggul dari Indonesia. Diperhatikan dari suku bunga kredit bank komersil, China memiliki suku bunga hanya sebesar 5,31 persen, sementara Indonesia jauh lebih tinggi yaitu sebesar 13,6 persen. Ini juga menjadi alasan minimnya pertumbuhan produksi industri Indonesia yaitu sebesar 2 persen di tahun 2009 sementara China sudah mencapai 8,1 persen.

Infrastruktur Indonesia juga jauh tertinggal dari China. Padahal infrastruktur yang baik tentu akan menekan biaya produksi agar lebih murah yang selanjutnya akan menekan harga jual produk. Infrastruktur yang baik juga sangat membantu dalam perluasan untuk mencapai skala perdagangan ekspor-impor.

Dampak ACFTA Terhadap Perekonomian Indonesia

ACFTA memberi dampak yang cukup luas di bidang ekonomi, industri dan perdagangan. Bukan hanya dampak negatif saja, ACFTA juga memberi dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Dari perspektif konsumen atau masyarakat, kesepakatan ACFTA merupakan kabar gembira karena membuat pasar dibanjiri oleh produk-produk dengan harga lebih murah dan banyak pilihan dengan kualitas yang tidak kalah dibandingkan produk yang harganya lebih tinggi. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat dan diharapkan kesejahteraan dapat ditingkatkan.

Di sisi lain kesepakatan tersebut justru membuat industri lokal gelisah. Hal ini disebabkan industri lokal dinilai belum cukup siap menghadapi serbuan produk-produk China dengan kualitas yang sama namun harganya jauh lebih murah. Produk-produk dalam negeri memiliki biaya produksi yang cukup tinggi sehingga harga pasar sulit ditekan. Keadaan ini dikhawatirkan menjadi pemicu aktivitas pemutusan hubungan kerja (PHK) dikarenakan ditutupnya perusahaan-perusahaan dalam negeri akibat kalah bersaing.

Maka dari itu pemerintah menangani masalah ini dengan tindakan yang cepat dan tepat agar mencegah semakin banyaknya kasus PHK dan UKM yang tutup karena perjanjian ACFTA. Jika hal ini terus dibiarkan terjadi maka akan terjadi PHK besar-besaran dan tingkat pengangguran semakin tinggi dan berdampak pada tingkat kemiskinan yang juga akan semakin tinggi.

Sejumlah pakar ekonomi memperkirakan produk dalam negeri yang akan terkena dampak yang cukup signifikan dari ACFTA antara lain tekstil dan produk tekstil, alat-alat rumah tangga, hasil pertanian, makanan dan minuman, petrokimia, elektronik, dan industri komponen manufaktor otomotif.

Masalah yang paling dikhawatirkan oleh pemerintah Indonesia adalah pengaruh ACFTA terhadap keberlangsungan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang konsentrasinya adalah pasar dalam negeri karena akan terkena imbas dengan membludaknya produk-produk China di pasaran. Produk-produk dari China jauh lebih murah dan lebih inovatif dibandingkan produk-produk dari dalam negeri, sehingga produk UKM kalah bersaing dengan produk impor dari China.

Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, tingkat penguasaan teknologi produksi UKM yang masih rendah. Hingga saat ini masih banyak pelaku UKM yang melakukan proses produksi secara manual dan sistem yang masih tradisonal. Hal ini membuat produktifitas menjadi rendah dan biaya produksi menjadi tinggi.

Selain itu, waktu pengerjaan dengan cara manual juga memakan waktu lebih lama sehingga seringkali tidak bisa memenuhi pesanan dalam jumlah besar. Faktor kedua adalah lemahnya penguasaan teknologi informasi. Hal ini menyebabkan sistem administrasi dan manajemen keuangan UKM lemah sehingga operasional dan manajemen UKM tidak efektif dan efisien.

Ketiga, terbatasnya jaringan yang dimiliki UKM. Seringkali hasil produk UKM tidak berhasil menembus pasar padahal kualitasnya cukup baik karena UKM tidak maksimal dalam melakukan promosi dan pemasaran produknya. Keempat, ketersediaan infrastruktur pendukung yang minim. Ketersediaan infrastruktur pendukung sangat bergantung pada inisiatif dan kemampuan dari pengusaha UKM.

Masalahnya, modal pelaku UKM cukup terbatas sehingga seringkali pengusaha UKM tidak dapat menyediakan infrastruktur baru dan hanya memanfaatkan infrastruktur lama meskipun minim. Kelima, kreatifitas pelaku UKM dalam menciptakan berbagai bisnis saling mendukung yang rendah. Sebagian besar pelaku UKM hanya melakukan duplikasi atas bisnis yang sudah berkembang sebelumnya. Hal ini akan menimbulkan persaingan antar pelaku usaha di dalam klaster.

Keenam, adanya ketergantungan pad trend dan munculnya usaha-usaha besar. Pada sebagian klaster UKM, klaster terbentuk karena spontanitas dari adanya trend bisnis atau munculnya usaha besar yang menimbulkan booming produk tertentu. Pada saat terjadi booming, produktifitas meningkat untuk memenuhi tingginya permintaan. Sebaliknya, saat trend sebuah produk berkurang, produktifitas kegiatan dalam klaster juga ikut menurun.

Indonesia perlu mengkaji dan merumuskan berbagai kebijakan untuk menghadapi ACFTA agar dampak ACFTA tidak menggerus perekonomian Indonesia. Hal yang paling krusial yang harus dipikirkan adalah upaya dalam menekan harga produk lokal agar dapat bersaing dengan produk-produk dari China dimulai dari menciptakan biaya produksi yang rendah. Biaya produksi yang rendah bagi industri dalam negeri diupayakan dengan menurunkan suku bunga pinjaman bank.

Suku bunga pinjaman di Indonesia adalah sebesar 13,6 persen. Suku bunga tersebut dianggap terlalu tinggi dan membebani para pengusaha UKM. Bunga yang tinggi membuat perusahaan maupun perorangan berpikir dua kali untuk meminjam dana modal. Implikasi bunga pinjaman yang tinggi lainnya adalah menyebabkan sektor manufaktur menjadi sulit bersaing. Bunga pinjaman yang tinggi akan membebani ongkos kapital dan berdampak pada kenaikan biaya produksi.

Biaya produksi yang tinggi akan memaksa harga produk pun menjadi lebih mahal. Dengan demikian perlu adanya penurunan suku bunga pinjaman agar menurunkan biaya produksi serta juga mendorong pembukaan usaha-usaha baru agar terbuka kesempatan kerja yang lebih besar.

Kedua, adanya perbaikan infrastruktur. Tak dapat dipungkiri bahwa infrastruktur merupakan variabel yang sangat krusial dalam memacu roda perekonomian. Kwiek Kian Gie mengemukakan bahwa secara ekonomi makro, ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur akan mempengaruhi marginal productivity of private capital, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi.

Penurunan kinerja infrastruktur berdampak pada terhambatnya distribusi barang dan jasa. Terhambatnya distribusi barang menyebabkan kenaikan biaya angkut, sehingga biaya produksi juga meningkat. Hal tersebut menunjukkan mengapa perbaikan infrastruktur akan sangat menekan biaya produksi.

Selain kedua kebijakan di atas, sektor pertanian memerlukan fokus dalam pengembangan komoditas yang berbasis keunggulan komparatif dan kompetitif. Keunggulan di sektor perkebunan sangat membutuhkan perhatian khusus. Diperlukan pengembangan produk-produk perkebunan bernilai tambah yang berupa olahan hasil tani. Ekspor komoditas perkebunan tidak lagi berupa bahan mentah, namun hasil olahan yang memiliki nilai tambah yang memberikan pendapatan yang lebih tinggi.

Dengan adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah Indonesia yang terarah dan komprehensif menindaklanjuti adanya ACFTA, diharapkan dengan adanya ACFTA ini, bukan hanya menjadi ancaman bagi perekonomian Indonesia. Momen ini diharapkan dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dan meningkatkan daya saing produk lokal yang murah, unggul dan memiliki pasar yang luas.

ACFTA dapat menekan Penerimaan Perpajakan

Berlakunya perjanjian perdagangan bebas atau Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) berpengaruh terhadap penerimaan negara. Bahkan pemerintah juga telah menurunkan target penerimaan bea masuk non Ditanggung Pemerintah (DTP) dalam APBN tahun 2010 yang hanya sebesar Rp 16,5 triliun. Nilai ini turun 8,5 persen dibandingkan realisasi tahun 2009 yang mencapai Rp 18,1 triliun.

"Penurunan target ini sebaga langkah antisipasi pemberlakukan FTA. Secara keseluruhan, dampak diberlakukannya ACFTA berpengaruh pada penerimaan perpajakan," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rapat Kerja yang dilakukan dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu ( 20/1/2010 ).

Penurunan target ini adalah dampak dari penurunan atau penghapusan tarif bea masuk sesuai dengan ACFTA. Diperkirakan, nilai impor yang terkena bea masuk pada tahun 2010 mencapai 79,4 miliar dollar AS dengan rata-rata tarif sebesar 3 persen setelah ACFTA diberlakukan.

Sementara total impor diproyeksikan akan meningkat yaitu mencapai 132 ,9 miliar dollar AS pada tahun ini dibandingkan tahun 2009 yang telah mencapai 95,7 miliar dollar AS. Meski begitu, penurunan dari penerimaan bea masuk tersebut diimbangi dengan peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari impor seiring dengan meningkatnya volume dan nilai barang impor. Dalam APBN tahun 2010, pemerintah mematok total penerimaan impor mencapai Rp 269,5 triliun, yang lebih tinggi dibandingkan realisasi 2009 yang mencapai Rp 214 ,3 triliun.

Tercatat target penerimaan PPN dalam negeri di APBN tahun 2010 yang mencapai Rp 167 ,4 triliun atau meningkat dibandingkan realisasi tahun 2009 yang mencapai Rp 148 ,1 triliun. Adapun PPN impor juga ikut naik Rp 102, 2 triliun dibandingkan realisasi 2009 yang hanya mencapai Rp 66,3 triliun.

Pihak yang Wajib Menyertakan Lembar asli Surat Keterangan Asal

Lembar asli dari Surat Keterangan Asal (Form .E) dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area wajib dilampirkan oleh:

importir, yaitu pada saat mengajukan dokumen pemberitahuan pabean impor di kantor pabean pelabuhan pemasukan.

pengusaha tempat penimbunan berikat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Pemberitahuan Impor Barang untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat, kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean yang melakukan penelitian dokumen; dan pengusaha pusat logistik berikat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang Impor untuk ditimbun di pusat logistik berikat, kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean yang melakukan penelitian dokumen.

Ketentuan untuk melampirkan lembar asil surat keterangan asal (Form E) ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan menimbang No. 26/PMK.010/2017 mengenai Penetapan tarif Bea Masuk dalam rangka ACFTA.

Form e digunakan agar tarif bea masuk lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum. Tarif tersebut hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang dan telah memenuhi ketentuan asal barang sesuai perjanjian ACFTA. Hal ini tercantum dalam pasal 2 dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia mengenai tarif bea masuk dalam ACFTA.

Sejak penerapan ACFTA, seluruh anggota yang tergabung dan menandatangani AFCTA dapat menggunakan form E untuk mendapatkan bea masuk impor khusus. Dengan keberadaan AFCTA makin mempermudah para importir dalam melakukan kegiatan impor dengan pajak yang tidak begitu memberatkan. Hal ini tentunya akan memberikan keuntungan lebih besar bagi para pengusaha yang melakukan impor. Kemudahan akan Anda dapatkan jika menggunakan jasa import resmi Jakarta.
Berita ACFTA(Asean-China Free Trade Agreement)

Latest Berita

Langkah Tegas Bea Cukai Mengatasi PenyelundupanLangkah Tegas Bea Cukai Mengatasi Penyelundupan
Tindak pidana penyelundupan akan dipenjara selama maksimal 10 tahun ditambah denda sampai 5 miliar rupiah.
Penyelundupan Barang yang Semakin Marak di Indonesia
Kasus penyelundupan kian hari kian bertambah dan ada berbagai jenis barang yang diselundupkan.
Penertiban Impor Borongan Oleh Ditjen BC
Pemerintah mulai untuk melakukan penertiban import boronga yang marak dilakukan.
Logo Kirimanku
Alamat Kami
Jl. Sunter Pulo Kecil Blok A3 No. 4, Rt. 02 Rw. 10, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14360
Social Media
Copyright © 2021 - PT Triyasa Cipta Multimoda.,
Jasa Pembuatan Website by IKT